Selamat Hari Jadi Ke-59 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Membangun Kampung KB Menuju Daerah Yang Lebih Maju dan Mandiri

Inventarisasi Penyuluh KB Dipercepat

HomeBeritaInventarisasi Penyuluh KB Dipercepat

plkb

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta pemerintah daerah untuk mempercepat proses inventarisasi personal, sarana, dan aset tenaga penyuluh keluarga berencana (PKB) serta petugas lapangan keluarga berencana (PLKB). “Proses inventarisasi PKB dan PLKB yang sedianya paling telat 31 Maret 2016 nanti, sebaiknya dituntaskan paling telat pada Desember 2015,” ungkap Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas BKKBN Setia Edi, pada acara Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pengelola Program KB, di Serang, Banten, baru-baru ini.

Inventarisasi tenaga PKB/PLKB daerah terkait dengan keluarnya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintah setelah ditetapkan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Salah satunya menyebutkan pengelolaan tenaga PKB dan PLKB akan dikembalikan kepada pemerintah pusat.

Artinya, pada Oktober 2016, tenaga PKB/PLKB baik yang berstatus PNS daerah dan kontrak akan beralih status menjadi pegawai pemerintah pusat.

Dengan demikian, pada saat itu, pembayaran gaji PKB/PLKB tidak lagi menggunakan anggaran APBD tetapi digantikan melalui alokasi APBN.

Karena itu, kata Setia, percepatan proses inventarisasi PKB/PLKB yang dilakukan daerah menjadi sangat penting. Pasalnya, dari situ pemerintah kemudian dapat mengetahui data personal PKB/ PLKB, juga sarana yang didapat seperti kendaraan operasional, laptop, termasuk aset, besaran gaji, serta status kepegawaian mereka.

Lantaran proses penganggaran dan perencanaan negara biasanya dilakukan setahun sebelumnya, atau kalau pada 2016 berarti dilakukan pada 2015, percepatan invetarisasi perlu dilakukan.

“Kalau inventarisasi dilakukan pada tahun yang sama dengan penganggaran dan perencanaan, proses administrasi ke depannya akan lebih mudah,” tutur dia.

Jangan sampai, sambung Setia, ketika sudah menjadi pegawai pusat, kemudian ada penyuluh/ petugas KB yang belum sempat teranggarkan sehingga berpotensi tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lainnya.